0
0
Perkembangan kecerdasan buatan atau AI mulai memengaruhi pola kerja pemerintahan. Kondisi ini mendorong pemerintah menyiapkan strategi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, menilai perkembangan teknologi tidak dapat dihindari. Menurutnya, digitalisasi diperlukan untuk memudahkan pelayanan publik.
Ahmad meminta pemerintah menyiapkan strategi besar menghadapi perubahan teknologi. Ia menilai pemanfaatan AI tidak otomatis berarti seluruh ASN akan digantikan mesin. Sebaliknya, kebutuhan pegawai perlu disesuaikan dengan kondisi organisasi dan pelayanan publik.
Selain itu, pemerintah perlu memetakan pekerjaan yang dapat dibantu teknologi. Penilaian tersebut mencakup beban kerja, kebutuhan organisasi, serta kualitas layanan kepada masyarakat. Dengan begitu, penggunaan AI dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengabaikan peran manusia.
Langkah peningkatan kompetensi ASN juga mulai disiapkan pemerintah. Badan Kepegawaian Negara sebelumnya menggandeng Microsoft untuk melatih 145 ribu ASN menghadapi era AI. Program tersebut mencakup kepemimpinan digital, literasi data, dan kemampuan menggunakan AI.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan peta jalan AI nasional. Pemerintah juga mendorong penerapan AI yang berpusat pada manusia dan berbasis risiko. Karena itu, AI dipandang sebagai alat untuk memperkuat kemampuan ASN, bukan sekadar menggantikan pekerjaan manusia.
